DPRD Kab. Belitung Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum berkenaan dengan permasalahan karyawan di PT. Satelindo Wahana Perkasa (PT.SWP),dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Beltim Yohendra , mengawali Rapat ia menyampaikan bahwa RDP ini menindaklanjuti surat dari perwakilan karyawan kepada DPRD serta perbincangan karyawan dengan kami berkenaan dengan permasalahan yang sedang terjadi di PT. SWP yaitu rencana PT. SWP akan mengadakan program baru berupa outsourcing untuk pengamananan di Perusahaan serta merugikan karyawan yang telah lama bekerja.
RDP berlangsung di ruang rapat DPRD Kab. Beltim pukul 10.30 WIB , senin ( 22/10),Hadir diantaranya Anggota DPRD Kab. Belitung Timur, Perwakilan Manajemen Perusahaan PT. SWP, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM Kab. Beltim serta 12 orang karyawan (satpam) Dari PT. SWP.
Afrianto selaku juru bicara perwakilan satpam yang hadir dalam rapat menjelaskan bahwa sebelumnya pihak top manajemen perusahaan mengumpulkan kami (Sekuriti) dan memberitahukan bahwa posisi kami akan digantikan karena perusahaan membuat kebijakan baru outsourcing di bidang sekuriti perusahaan namun pada pertemuan selanjutnya pembicaraan menjadi mutasi karyawan, hal ini membuat kami kurang nyaman dan merasa dirugikan, selain itu kami merasa rencana mutasi tersebut berkaitan dengan kinerja kami yang kurang baik sehingga harus dimutasikan.
Ginto Riyadi selaku perwakilan Manajemen Perusahaan PT SWP membenarkan bahwa sebelumnya mereka telah melakukan pertemuan dengan karyawan dan dipimpin oleh salah satu top manajemen namun Ginto menerangkan bahwa telah terjadi penyampaian yang tidak terpenuhi dalam penyampaian pada saat itu sehingga terjadi kesalahan persepsi dalam menanggapi persoalan ini, seharusnya yang dibicarakan adalah terkait mutasi bukan outsourcing.
hal senada diungkapkan pula oleh Hardiansyah Perwakilan Manajemen Perusahaan PT. SWP bahwa satpam yang ada di Perusahaan direncanakan akan dimutasi ke lokasi baru namun masih di Belitung hanya saja lokasinya berubah sebelumnya mereka di Pabrik dan kemungkinan di mutasi ke kebun dan tetap sebagai tenaga sekuriti."mutasi ini merupakan kebijakan manajemen perusahaan untuk memutasikan secara beregu namun bukan disebabkan karena kinerja yang kurang baik"ungkap Hardiansyah.
Hardiansyah melanjutkan mutasi ini memang ada kaitannya dengan rencana manajemen perusahaan PT.SWP untuk menerapkan program baru outsourcing di bidang pengamanan, mungkin saja kajian dari biaya dan lainnya sehingga harus di outsourcing dan direncanakan akan mengisi pengamanan di mill PT. SWP.
Diakhir rapat yohendra berpesan kepada manajmen perusahaan agar meninjau kembali kebijakan Perusahaan untuk melakukan mutasi dengan pertimbangan ada yang sudah mengabdi selama 18 tahun tiba tiba digantikan oleh outsourcing, dan untuk outsourcing silahkan saja namun sebaiknya perekrutan tenaganya juga harus mempertimbangkan tenaga lokal sehingga tenaga kerja lokal dapat diberdayakan sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat, jika ada miskomunikasi harap dibina dengan baik jangan dibinasakan hal demikian juga bisa mengurangi gesekan gesekan yang bisa terjadi di lapangan.
