MANGGAR - Fenomena buaya memangsa manusia kembali terjadi di Kabupaten Belitung Timur pada beberapa waktu lalu. Dan hal ini menambah deretan jumlah kasus peristiwa yang memakan korban jiwa warga masyarakat atas buasnya hewan reptil itu.
Merespon persoalan tersebut, DPRD Beltim menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat DPRD, dengan maksud untuk bersama-sama dengan pihak terkait dalam upaya mencari solusi menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi, pada hari Selasa (22/6).
RDPU dipimpin langsung oleh Ketua DPRD serta dihadiri Wakil Ketua dan sejumlah Anggota DPRD. Turut hadir pula Kapolres, Kajari, Asisten I Setda Beltim, Kepala Resort BKSDA Sumsel untuk Wilayah Belitung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Pelaksana BPBD serta Undangan lainnya.
Seusai menyampaikan pengantarnya, Ketua DPRD Fezzi Uktolseja, SE, MM mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan pendapat dan masukan. Beberapa Anggota DPRD yang hadir diantaranya Sudarsono Sulai, Mirza Saputra, Benos Rodiarto, Sardidi, SE dan Sunarjo mengemukakan bahwa peristiwa buas dan ganasnya buaya telah memakan korban jiwa serta terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kejadian tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat ketika hendak menjalani aktivitasnya. Untuk itu mereka berharap pertemuan ini dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Asisten I Setda Beltim Sayono, S.AP mengatakan, Pemerintah Daerah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, menganggap kondisi kebencanaan lah yang harus disikapi terlebih dahulu. Langkah awal yang mungkin dilakukan adalah mengedukasi semua masyarakat dimana tempat yang ada buaya dan akan di tempatkan warning kepada masyarakat sampai ke Desa, RT/ RW untuk mengingatkan agar berhati-hati. Kemudian berikutnya adalah membuat keseimbangan, contohnya jika memang di sungai lenggang layak di tempati oleh buaya 50 ekor dan kondisi saat ini ada ratusan, maka lebihnya itu yang harus di sikapi seperti apa. Selanjutnya jika populasi buaya memang sudah banyak harus dikurangi namun hewan tersebut termasuk dilindungi faktanya seperti itu, dan institusi yang juga bertanggung jawab adalah BKSDA.
Kepala Resort BKSDA Sumsel untuk Wilayah Belitung Junaedi menyampaikan, terkait konflik buaya memang kejadiannya sangat masif, sampai dengan bulan ini pada tahun ini sudah terjadi 5 kali kasus. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, untuk jangka pendek dan menengah adalah bagaimana kita menangani korban dan menangani satwa. Kemudian yang jangka panjang untuk melakukan penangkaran, dan BKSDA sangat terbuka serta menyambut baik dengan adanya upaya tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Drs. Jafri, M.Si berharap agar Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi, supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Kemudian ia meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Rekomendasi DPRD, hasil RDPU hari ini, yakni Pertama, dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan semua stakeholder, mulai dari Forkopimda, Instansi dan Dinas terkait, Camat, Kades, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan pihak lainnya yang dianggap perlu untuk dilibatkan.
Kedua, pemasangan rambu-rambu atau tanda peringatan pada titik-titik yang dianggap rawan dan menjadi tempat teritori hidup buaya.
Ketiga, mengedukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan terhadap ancaman hewan buas, serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat mahluk hidup.
Keempat, melakukan kajian atau penelitian terhadap populasi dan habitat kehidupan buaya di Kabupaten Belitung Timur, dengan melibatkan pihak atau lembaga yang berkompeten sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam menindaklanjuti hal ini, termasuk melalui upaya penangkaran ataupun dengan cara lainnya sesuai aturan yang ada.
